Disdik Kaji Tambahan Kuota Jalur Akademik

Disdik Kaji Tambahan Kuota Jalur Akademik

Dinas Pendi­dikan (Disdik) Kota Bandung akan mengkaji penambahan

persentase kuota jalur aka­demik pada Penerimaan Pe­serta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tahun 2019. Hal itu berdasarkan evaluasi ter­hadap pelaksanaan PPDB pada tahun lalu.

Kepala Disdik Kota Bandung, Elih Sudiapermana menje­laskan, pada PPDB tahun 2018 terdapat lima SMP yang di­kecualikan dari sistem zo­nasi 90 persen. Kelima seko­lah tersebut antara lain SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44. Bagi keli­manya hanya sistem zonasi hanya berlaku 50 persen, se­dangkan sisanya 40 persen jalur akademik, 5 persen jalur prestasi, dan 5 persen jalur khusus.

”Respon masyarakat bagus pola seperti itu. Siswa yang rumahnya dekat terakomo­dasi, yang punya prestasi akademik juga terakomo­dasi. Ke depan akan coba dikaji di luar kelima SMP tersebut 70 persen zonasi, 20 persen akademik,” ungkapnya selepas beraudiensi dengan Wakil Walikota Bandung di Balai Kota, Kamis (3/1).

Lebih lanjut, Elih menjelas­kan, arahan dari Wakil Wali Kota 20 persen itu angka mi­nimal

untuk kuota jalur aka­demik. Namun demikian tetap dibatasi, jangan sampai sama dengan yang lima se­kolah pada tahun lalu. Agar memperoleh masukan yang lebih lengkap, Disdik akan menggelar FGD (Focus Group Discussion) terlebih dahulu dengan menawarkan konsep seperti itu.

”Intinya sistem zonasi di Bandung tidak sepenuhnya 90 persen. Ada pendekatan jarak, ada juga pendekatan akademik. Karena masyarakat merasakan kenyamanan dan keadilan adanya dengan diskresi ini,” sambung Elih.

Di samping itu, kajian juga akan dilakukan terhadap rin­tisan sekolah satu atap. Hal ini untuk menghadirkan keadi­lan bagi daerah yang blank spot alias tidak tersedia SMP Negeri. Tahun lalu terdapat lima sekolah rintisan satu atap yaitu SD Cihaurgeulis, SD Cicabe, SD Ciburuy, SD Kebon Gedang, dan SD Cimuncang.

”Pola satu atap ini disaran­kan untuk diperbanyak se­perti di Timur Sukamiskin sampai Panyileukan dan Ge­debage, serta Bandung ba­gian Barat. Selama ini peng­adaan sekolah baru kesulitan dalam hal pembelian lahan. Makanya diarahkan untuk mengembangkan rintisan satu atap sehingga masyara­kat ada akses ke sekolah ne­geri,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengemukakan,

Pemerintah Kota Bandung memiliki ber­prinsip menghadirkan keadi­lan bagi semua anak di Bandung untuk memperoleh pendidikan. Sistem PPDB di Kota Bandung sudah mele­wati tahapan “trial and error” dalam beberapa tahun terakhir yang membuatnya semakin ajeg dan baik.

 

Baca Juga :