Enam Bulan Tak Gajian, Guru Honorer Jepara Datangi Kemendikbud

Enam Bulan Tak Gajian, Guru Honorer Jepara Datangi Kemendikbud

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Jepara mendatangi kantor Kemendikbud,

Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (24/7). Kedatangan mereka untuk mengadukan berbagai permasalahan terkait honor.

Kepada Stafsus Mendikbud Ilham Ramdani mereka menceritakan soal honor dari pemerintah daerah yang belum cair selama enam bulan terakhir.

Padahal, dalam Perbup disebutkan bahwa bantuan honor daerah bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) mengalami peningkatan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 744 ribu.

“Pada tahun 2018 ini belum diberikan honor. Sejak Januari sampai sekarang selama mengajar GTT/

PTT belum mendapat honor dari Pemda,” ujar perwakilan Ketua Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Kabupaten Jepara Ahmad Choerun Nasir di Kemendikbud.

Parahnya lagi, kini honor yang berasal dari dana BOS juga dihentikan oleh pihak sekolah. Malahan, sekolah meminta para guru mengembalikan honor yang sudah mereka terima sejak Januari hingga Juni tahun ini.

Menurut pria yang akrab disapa Iron ini, kondisi guru honorer Jepara saat ini

bagaikan sudah jatuh, tertimpa tangga pula. “Kami ini bekerja sebagai guru dianggap apa oleh pemerintah?” cetus Iron.

“Kami tidak akan berhenti untuk mengetuk hati pemerintah dan pemerintah daerah agar memperhatikan nasib guru-guru honor Jepara” demikian ucap Iron.

Sementara itu, Ilham Ramdhani mengatakan bahwa penggunaan dana BOS untuk guru honorer masih diperbolehkan, dan tidak bertentangan dengan alokasi dari daerah. Apalagi, pendapatan guru honorer saat ini masih sangat pas-pasan.
Dia pun berjanji akan meneruskan persoalan guru honorer Jepara kepada Mendikbud Muhadjir Effendi. “Pengaduan ini kami terima untuk menjadi masukan pak Menteri,” tuturnya.

Di tempat terpisah, tokoh muda pendidikan, Rahmatullah mengungkapkan keprihatinannya tentang nasib guru honorer Jepara. Menurutnya, mereka membutuhkan kepastian mengenai honor/gaji dari BOS yang dihentikan dan honor Pemda yang belum dibayarkan.

“Terus terang ini bagi para pendidik honorer dalam keadaan kesulitan ekonomi akibat penghentian honor sekolah yang berasal dari BOS, dan bahkan banyak GTT/PTT berhutang karena tiadanya pendapatan dan pasti” pungkasnya.

Menurutnya, pemerintah harus segera memperhatikan status dan kesejahteraan mereka. Masalah ini tidak boleh sampai berlarut-larut, karena berpotensi menjadi bom waktu di tahun politik ini.

 

Sumber :

https://jeffmatsuda.com/