Mendikbud Ajak Masyarakat Lestarikan Bahasa Indonesia

Mendikbud Ajak Masyarakat Lestarikan Bahasa Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengajak masyarakat melestarikan bahasa Indonesia

. Dia mengatakan, salah satu cara agar masyarakat tertib menggunakan bahasa adalah dengan adanya pengawas.

”Saya kira tugas kita sekarang bagaimana menjaga, kemudian menegakkan keberadaan bahasa ini, termasuk ketika berada di ruang publik. Ini harus ada namanya semacam law enforcement, harus ada penegakan hukum perundang-undangan, tapi sampai sekarang dalam aspek sanksi kalau terjadi pelanggaran itu tidak, belum berjalan seperti yang diharapkan,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam pembukaan Seminar dan Lokakarya bertema Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik

: Perkuat Pengawasan di gedung Sasono Adiguno, TMII, Jakarta Timur, Selasa (6/8). Muhadjir berharap dalam lokakarya ini bisa dirumuskan soal pihak yang diberi wewenang untuk memberikan sanksi bagi pelanggar bahasa Indonesia di ruang publik.

”Kalau dalam lokakarya ini bisa memberikan semacam tekanan kepada pihak tertentu yang memiliki wewenang, maka harus ditegaskan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran untuk tidak menaati aturan bagaimana menggunakan Bahasa Indonesia di ruang publik, mungkin kita bisa menegakkan itu,” ujarnya.

”Itu mestinya ada aparatur yang melakukan fungsi itu, melakukan peran itu. Siapa yang harus melakukan peran itu, ini juga biar ada aturannya. Kalau tak ada orang yang mendapatkan mandat melakukan penegakan terhadap aturan itu ya percuma,” tambahnya.

Kelemahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik selama ini, dinilai Muhadjir

, karena penggunaan bahasa lain selain Bahasa Indonesia. Hal tersebut bisa menggerus identitas dan eksistensi Bahasa Indonesia itu sendiri.

”Salah satu kelemahan saya kira kenapa bahasa Indonesia ini menjadi tidak terkontrol penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia di ruang publik yang itu menggerus identitas dan menggerus eksistensi bahasa Indonesia itu karena ada aturannya tapi tidak ada menegakkan hukum dan tidak ada kepastian siapa sebetulnya yang punya tanggung jawab untuk menegakkan hukum itu,” sebutnya

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/GRH2FQ9